Introduction of Law

 

  1. I.       Hukum
    1. 1.      Pengertian

Hukum ada jika ada masyarakat (ubi societas, ibi jus). Masyarakat ada jika ada minimal dua orang yang hidup secara bersama-sama di suatu tempat. Disatu pihak, manusia akan merasa aman jika hidup bersama-sama dengan manusia yang lain. Tetapi di sisi yang lain, dengan hidup bersama-sama dengan manusia yang lain akan menimbulkan konflik kepentingan atau benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Pada saat terjadi konflik kepentingan atau benturan kepentingan maka akan menimbulkan perubahan dalam masyarakat tersebut. Yang semula aman, tentram, damai dan sebagainya menjadi sebaliknya. Oleh karena itu diperlukan suatu pranata atau aturan atau kaedah untuk menyelesaikan konflik atau benturan kepentingan tersebut agar keadaan masyarakat dapat kembali seperti semula. Salah satu pranata, aturan atau kaedah tersebut adalah hukum. Dalam hal ini kaedah hukum berfungsi untuk mengembalikan keadaan masyarakat seperti semula, seolah-olah tidak pernah terjadi benturan atau konflik (restitution in integrum)

Selain ada kaedah hukum, dalam masyarakat ada juga kaedah yang lain, yaitu kaedah keagamaan, kaedah kesusilaan dan kaedah kesopanan. Tetapi manusia secara sendiri maupun secara bersama (masyarakat) merasa kepentingannya kurang mendapat perlindungan. Hal ini terjadi karena ketiga kaedah tadi sanksinya bersifat abstrak atau tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya. Oleh karena itu, maka dimunculkan satu kaedah lagi yang disebut kaedah hukum. Dengan adanya kaedah hukum ini manusia lebih merasa mendapatkan perlindungan atas kepentingan-kepentingannya, karena sanksinya bersifat konkrit dan dapat dipaksakan.Yang disebut hukum itu sendiri adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama atau keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Di samping itu, munculnya hukum, juga didorong dari dalam diri manusia itu sendiri. Dalam diri manusia terdapat tiga macam hasrat, yaitu hasrat individualistis, hasrat kolektivistis dan hasrat yang bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan. Hukum itu sendiri muncul dari adanya hasrat yang bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan tersebut. Bagaimanapun juga, setiap manusia selalu ingin hidup aman, tenang, damai dan tentram. Manusia tidak menginginkan konflik. Setiap terjadi konflik, manusia ingin sesegera mungkin menyelesaikannya. Untuk mencapai itu semua diperlukan suatu tatanan yang disebut hukum.

  1. 2.      Das Sollen – Das Sein

Hukum bersifat pasif, umum dan abstrak. Hukum hanyalah sekedar rangkaian kata-kata, kalimat, tulisan ataupun buku, oleh karenanya hukum disebut sebagai das sollen. Untuk itu agar hukum dapat bekerja, hukum perlu diaktifkan, perlu dirangsang agar dapat aktif. Yang dapat merangsang hukum agar bersifat aktif adalah peristiwa alamiah atau peristiwa konkrit. Peristiwa alamiah atau peristiwa konkrit yang dapat mengaktifkan hukum tersebut disebut dan sein. Setiap terjadi peristiwa alamiah atau peristiwa konkrit hukum akan bekerja. Hukum akan mengkonstatir dan mengkualifisirnya. Yang dimaksud dengan konstatir adalah melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya suatu peristiwa. Sedang yang dimaksud dengan kualifisir adalah menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi tersebut termasuk dalam hubungan hukum apa atau yang mana; atau menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir. Apabila peristiwa tersebut dapat dikonstatir dan dikualifisir oleh hukum, maka peristiwa tersebut akan menjadi peristiwa hukum. Artinya peristiwa tersebut mempunyai akibat hukum; atau peristiwa tersebut relevan bagi hukum; atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum; atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban.

Dengan melihat kenyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa antara das sollen dengan das sein saling memerlukan. Das sollen memerlukan das sein dan das sein memerlukan das sollen. Das sollen memerlukan das sein untuk mengaktifkannya, untuk merubah dari yang semula bersifat pasif agar bias menjadi aktif. Demikian juga sebaliknya, das sein memerlukan das sollen untuk menjadikan suatu peristiwa menjadi peristiwa hukum.

  1. 3.      Hukum dan Kekuasaan

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa hukum dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan menggunakan sanksi. Dalam hal ini yang dapat memaksakan pelaksanaan hukum atau yang dapat menjatuhkan sanksi apabila terjadi pelanggaran hukum adalah penguasa, yaitu orang yang mempunyai kekuasaan, dalam hal ini adalah penguasa yang sah. Jadi tidak setiap kekuasaan dapat menegakkan. Apabila setiap kekuasaan dapat menegakkan hukum maka yang terjadi adalah hukum rimba, siapa yang kuat, dialah yang menang.

Pada dasarnya setiap pelanggaran hukum akan dikenai sanksi. Tetapi ada bebarapa alasan, dimana terjadi pelanggaran hukum tetapi pelakunya tidak dapat dikenai sanksi, yaitu:

  1. alasan pembenar, yaitu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran hukum, tetapi tidak dapat dikenakan sanksi karena dibenarkan atau mempunyai dasar pembenaran. Dalam hal ini perbuatan yang pada dasarnya melanggar hukum dihalalkan. Yang termasuk dalam kategori ini adalah keadaan darurat, pembelaan terpaksa, ketentuan undang-undang dan perintah jabatan.
  2. Alasan pemaaf, yaitu perbuatan yang pada hakekatnya merupakan pelanggaran hukum, tetapi tidak dikenakan sanksi karena si pelaku pelanggaran dibebaskan dari kesalahan, yang meliputi force majeur, perbuatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sakit jiwa (ingatan).
  1. 4.      Peristiwa Hukum

Di atas sudah disampaikan peristiwa hukum adalah peristiwa yang  mempunyai akibat hukum; atau peristiwa tersebut relevan bagi hukum; atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum; atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subyek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Setiap hubungan yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yang isinya di satu pihak hak, sedang di pihak lain kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban, sebaliknya tidak ada kewajiban tanpa hak. Jadi hak dan kewajiban bukanlah merupakan hukum. Hak dan kewajiban merupakan konkretisasi dari hukum, yang terjadi dengan perantaraan peristiwa hukum.

Hak itu memberi kenikmatan dan keleluasaan kepada individu dalam melaksanakannya, sedangkan kewajiban merupakan pembatasan dan beban, sehingga yang menonjol adalah segi aktif dalam hubungan hukum itu adalah hak. Oleh karena itulah, orang akan lebih senang bicara hak dari pada kewajiban.

Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Apa yang dinamakan hak itu sah karena dilindungi oleh sistem hukum. Pemegang hak melaksanakan kehendaknya menurut cara tertentu dan kehendaknya diarahkan untuk memuaskan.

Dalam setiap hak terdapat empat unsur, yaitu subyek hukum, obyek hukum, hubungan hukum yang mengikat pihak lain dengan kewajiban dan perlindungan hukum. Jadi pada hakekatnya hak merupakan hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum atau subyek hukum dengan subyek hukum lain yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban.

Hak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu hak absolut dan hak relatif. Yang dimaksud dengan hak absolut adalah hubungan hukum antara subyek hukum dengan obyek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum itu. Hak absolut memberi wewenang bagi pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat yang pada dasarnya dapat dilaksanakan terhadap siapa saja dan melibatkan setiap orang. Isi hak absolut ini ditentukan oleh kewenangan pemegang hak. Kalau ada hak absolut pada seseorang maka ada kewajiban bagi setiap orang lain untuk menghormati dan tidak mengganggunya. Pada hak absolut, pihak ketiga berkepentingan untuk mengetahui eksistensinya sehingga memerlukan publisitas.

Hak relatif adalah hubungan subyek hukum dengan subyek hukum tertentu lainnya dengan perantaraan benda yang menimbulkan kewajiban pada subyek hukum lain tersebut. Hak relatif adalah hak yang berisi wewenang untuk menuntut hak yang hanya dimiliki seseorang terhadap orang-orang tertentu. Jadi hanya berlaku bagi orang-orang tertentu, dan pada dasarnya tidak ada pihak ketiga yang terlibat.

Peristiwa hukum atau sesuatu yang menimbulkan hak dan kewajiban itu dapat berupa kejadian, keadaan, atau perbuatan subyek hukum yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Yang termasuk kejadian adalah kelahiran atau kematian, sedangkan yang termasuk keadaan misalnya umur dan kedaluwarsa. Kedaluwarsa sendiri masih dibedakan menjadi dua yaitu kedawarsa yang menimbulkan hak (acquisitief verjaring) dan kedaluwarsa yang menyebabkan seseorang dibebaskan dari suatu perikatan (extinctief verjaring)

Perbuatan subyek hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan hukum dan perbuatan subyek hukum lainnya yang bukan merupakan perbuatan hukum melainkan merupakan perbuatan nyata. Perbuatan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum. Dalam hal ini untuk dapat terjadinya perbuatan hukum harus memenuhi dua unsure, yaitu adanya kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dapat bersifat aktif ataupun pasif. Meskipun seseorang tidak berbuat, tetapi kalau dari sikapnya yang pasif itu dapat ditafsirkan mengandung pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum, maka perbuatan yang pasif itupun merupakan perbuatan hukum, karena dalam keadaan tertentu mempunyai arti.

Selanjutnya, perbuatan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu perbuatan hukum sepihak dan perbuatan hukum ganda. Perbuatan hukum sepihak hanya memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum dari satu subyek hukum saja. Pada umumnya perbuatan hukum sepihak selalu melibatkan pihak kedua, hanya di sini kehendak dan pernyataan kehendak pihak kedua tidak relevan, tidak diperhatikan. Sedangkan perbuatan hukum ganda memerlukan kehendak dan pernyataan kehendak dari sekurang-kurangnya dua subyek hukum yang ditujukan kepada akibat hukum yang sama.

Di samping perbuatan hukum masih ada perbuatan (subyek hukum) lainnya yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum, tidak peduli apakah terjadinya akibat hukum itu dikehendaki atau tidak oleh yang bersangkutan. Bedanya dengan perbuatan hukum adalah perbuatan (subyek hukum) lainnya ini tidak ada kehendak dan pernyataan kehendak untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul sama sekali tidak tergantung pada kehendak si pelaku. Perbuatan (subyek hukum) lainnya ini ada yang dibolehkan atau sah dan ada yang merupakan perbuatan melawan hukum.

  1. 5.      Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan terjemahan dari istilah intellectual property right. HaKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa idea. HaKI melindungi pemakaian idea dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi. Akan tetapi idea atau kemampuan intelektual sesorang baru akan mendapat perlindungan apabila  idea atau kemampuan intelektuan tersebut sudah berujud sesuatu yang bias dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis.

Hak pemilikan hasil intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak kebendaan, lagi pula kedua hak tersebut bersifat mutlak. Selanjutnya terdapat analogi, bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kesenian atau dalam bentuk pendapat, jadi berupa benda berwujud yang dalam pemanfaatannya (exploit) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda. Secara umum HaKI mempunyai sifat dasar yaitu:

  1. mempunyai jangka waktu terbatas;
  2. bersifat eksklusif dan mutlak;

Maksudnya HaKI dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Si pemilik/pemegang HaKI mempunyai suatu hak monopoli, yaitu bahwa dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya.

  1. bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka system HaKI berdasarkan pada prinsip:

  1. prinsip keadilan (the principle of natural justice);
  2. prinsip ekonomi (the economicargument);
  3. prinsip kebudayaan (the cultural argument);
  4. prinsip social (the social argument).;
  1. 6.      Pembagian hukum

Hukum dapat dibeda-bedakan menjadi beberapa macam tergantung kriteriumnya. Pembagian tersebut antara lain:

  1. Kriterium isi

–          hukum yang berisi perintah

–          hukum yang berisi larangan

–          hukum yang berisi perkenan

  1. Kriterium sifat

–          hukum yang bersifat imperatif (dwingen recht)

–          hukum yang bersifat fakultatif (aanvulendrecht)

  1. Kriterium bentuk

–          hukum tertulis

–          hukum tidak tertulis

  1. Kriterium luas berlaku

–          hukum umum

–          hukum khusus

= ius particulare (tempat)

= ius speciale (hal)

  1. Kriterium fungsi

–          hukum materiil

–          hukum formil

  1. Kriterium saat berlaku

–          ius constitutum

–          ius constituendum

  1. Kriterium kepentingan (klasik)

–          hukum publik

–          hukum privat (perdata)

  1. 7.      Sumber Hukum

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat dimana kita dapat menemukan atau menggali hukumnya. Dalam hal ini, yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum adalah:

  1. undang-undang
  2. kebiasaan
  3. yurisprudensi
  4. perjanjian internasional
  5. doktrin
  6. perjanjian
  1. 8.      Subyek Hukum

Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Karena hukum ditujukan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum antara anggota masyarakat, yang berupa manusia, maka manusia menjadi subyek hukum yang pertama dan utama dalam hukum. Jadi manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum atau disebut sebagai orang. Manusia menjadi subyek hukum, atau disebut orang, sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal dunia. Tetapi apabila kepentingannya menghendaki, janin yang masih berada dalam kandungan ibunya sudah dapat dianggap sebagai subyek hukum. Dia sudah mempunyai hak dan kewajiban. Kemampuan atau kewenangan untuk menyandang hak dan kewajiban disebut sebagai kewenangan hukum.

Manusia bukan satu-satunya subyek hukum. Dalam lalu lintas hukum diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subyek hukum. Di samping subyek hukum orang, dikenal juga subyek hukum yang bukan berupa manusia, yang disebut badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau sekelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu, mendapatkan pengesahan dari pihak pemerintah dan mempunyai pemisahan harta. Kepada badan hukum tersebut oleh hukum dimasukkan dalam kategori subyek hukum, yang oleh karenanya dapat dibebani hak dan kewajiban.

Setiap manusia yang merupakan subyek hukum (orang) dikatakan mempunyai kewenangan hukum, mempunyai hak dan kewajiban. Akan tetapi tidak setiap orang yang mempunyai kewenangan hukum tersebut dapat melaksanakan sendiri kewenangan hukumnya. Orang yang semacam ini dikatakan sebagai orang yang tidak cakap hukum (personae miserabile). Menurut KUHPerdata, ada tiga golongan orang yang tidak cakap hukum, yaitu anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan wanita bersuami (isteri).

Berkaitan dengan kedewasaan seseorang, kapan seseorang dikatakan dewasa sehingga dapat melaksanakan kewenangan hukumnya sendiri, peraturan perundang-undangan di Indonesia mempunyai banyak ketentuan, tergantung perbuatan hukum apa yang akan dilakukannya. KUHPerdata menentukan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau sudah (pernah) menikah. UU No. 14 Tahun 1992 tentang lalu lintas jalan raya menentukan 17 tahun. UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan kedewasaan seseorang bagi laki-laki adalah 19 tahun dan bagi perempuan 16 tahun. Undang-Undang tentang jabatan notaries menentukan kedewasaan seseorang adalah 19 tahun. Undang-undang pemilu menentukan 17 tahun, sedangkan KUHP menentukan 18 tahun.

Yang dimaksud dengan orang yang ditaruh di bawah pengampuan adalah orang yang sudah dewasa tetapi karena keadaan tertentu tidak dapat melaksanakan sendiri kewenangan hukumnya. Hal ini dapat terjadi karena orang tersebut sakit ingatan (jiwa), pemabuk dan pemboros. Apabila orang yang termasuk dalam golongan ini akan melaksanakan kewenangan hukumnya maka harus didampingi oleh pengampunya.

Sedangkan wanita bersuami (isteri) menurut KUHPerdata juga dikatakan sebagai tidak cakap hukum sehingga tidak dapat melaksanakan kewenangan hukumnya sendiri. Apabila seorang wanita bersuami (isteri) berkeinginan melaksanakan kewenangan hukumnya, ia harus didampingi oleh suaminya. Akan tetapi untuk saat ini dengan adanya ketentuan dalam UUD 1945 dan UU No. 1 Tahun 1974 saat ini wanita bersuami (isteri) sudah dikatakan cakap hukum, sehingga dapat melaksanakan kewenangan hukumnya sendiri tanpa didampingi suaminya. Selain itu dalam SEMA No. 3 Tahun 1963 ditentukan bahwa hakim dihimbau untuk tidak menggunakan pasal-pasal dalam KUHPerdata yang berkaitan dengan ketidakcakapan hukum seorang wanita bersuami (isteri) dalam memutus perkara di pengadilan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s