Fikih Zakat Dan Teknik Penghitungan Zakat

     Zakat adalah salah satu rukun Islam yang lima. Zakat berarti “tumbuh dan bertambah”. juga bisa berarti berkah, bersih, suci, subur dan berkembang maju.

DALIL WAJIB ZAKAT

Firman Allah SWT. : “Dan dirikanlah sembahyang tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat”. (Surat An Nur 24 : 56)

Firman Allah SWT. “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu bersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi maha Mengetahui “. (Surat At Taubah 9 : 103)

Firman Allah SWT. “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat“. (Surat Adz Dzariat 51 : 19) 

Dari ayat di atas amat jelas tentang kewajiban berzakat dan setiap yang meragukan kebenarannya maka ia telah mengingkari kebenaran Islam. Sejarah telah membuktikan bahwa khalifah Abu Bakar telah memerangi orang yang mengingkari membayar zakat. Mereka yang kaya harus menyadari bahwa di dalam hartanya terdapat hak orang-orang fakir miskin.

SYARAT UMUM WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT 

Islam; Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam saja.

Merdeka; Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah, sedangkan tuannya wajib mengeluarkannya. Di masa sekarang persoalan hamba sahaya tidak ada lagi. Bagaimanapun syarat merdeka tetap harus dicantumkan sebagai salah satu syarat wajib mengeluarkan zakat karena persoalan hamba sahaya ini merupakan salah satu syarat yang tetap ada.

Milik Sepenuhnya; Harta yang akan dizakati hendaknya milik sepenuhnya seorang yang beragama Islam dan harus merdeka. Bagi harta yang bekerjasama antara orang Islam dengan orang bukan Islam, maka hanya harta orang Islam saja yang dikeluarkan zakatnya.

Cukup Haul; cukup haul maksudnya harta tersebut dimiliki genap setahun, selama 354 hari menurut tanggalan hijrah atau 365 hari menurut tanggalan mashehi.

cukup Nisab; Nisab adalah nilai minimal sesuatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat harta (mal) menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, pendapatan dan uang dana pensiun.

Pengantar pada zakat profesi dan perusahaan

Islam adalah agama yang memiliki ciri khas dan karakter “Tsabat wa Thatowur” berkembang dalam frame yang konsisten, artinya Islam tidak menghalangi adanya perkembangan-perkembangan baru selama hal tersebut dalam kerangka atau farme yang konsisten.

Hukum halal dan haram adalah merupakan hal yang konsisten dalam Islam, tidak dapat dirubah, tetapi sarana untuk mencapai sesuatu misalnya dapat dikembangkan sesuai dengan kemajuan zaman. Demikian pula hal-hal yang tidak dirinci oleh Islam, yang hanya diterangkan secara global dapat menjadi pintu masuk untuk inovasi pengembangan pelaksanaanya selama masih dalam kontek tidak melanggar syariat.

 Dengan semakin pesatnya perkembangan keilmuan yang diiringi dengan perkembangan teknologi dan ekonomi dengan ragam dan coraknya, maka perkembangan kehidupan saat ini tidak dapat disamakan dengan kehidupan zaman sebelum masehi atau di zaman Rasulullah saw dan generasi setelahnya. Tetapi subtansi kehidupaan tentunya tidak akan terlalu jauh berbeda. Kegiatan ekonomi misalnya, diera manapun jelas akan selalu ada, yang berbeda adalah bentuk dan corak kegiatannya, karena subtansinya dari kegiatan tersebut adalah bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya.

 Di zaman Rasulullah saw kegiatan ekonomi yang ada mungkin simpel-simpel saja, ada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Saat ini ketiga sektor tersebut tetap ada, tapi dengan corak yang berbeda tentunya dengan apa yang dialami oleh Rasulullah saw. Dalam sektor trading atau perdagangan misalnya, akad-akad (model-model transaksi) yang dipraktekkan sekarang sangat banyak sekali sesuai dengan kemajuan teknologi.

 Dengan semakin berkembangnya pola kegiatan ekonomi maka pemahaman tentang kewajiban zakatpun perlu diperdalam sehingga ruh syariat yang terkandung didalamnya dapat dirasakan tidak bertentangan dengan kemajuan tersebut. Maka pemahaman fiqh zakat kontemporer dengan mengemukakan ijtihad-ijtihad para ulama kontemporer mengenai zakat tersebut perlu difahami oleh para pengelola zakat dan orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap masalah zakat ini

 Dr Yusuf Qordhowi yang sampai saat ini karyanya mengenai fiqh zakat belum ada yang bisa menandinginya, menyatakan bahwa mensikapi perkembangan perekonomian yang begitu pesatnya,diharapkan adanya beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh para pengelola zakat khususnya lembaga-lembaganya, yaitu berpedoman pada kaidah perluasan cakupan terhadap harta yang wajib dizakati, sekalipun tidak ada nash yang pasti dari syariah, tetapi berpedoman pada dalil yang umum. (Qordhowi, 1994, 15)

Kriteria Syar’i tentang Fiqh Wajib Zakat

Dr Yusuf Qordhowi menyatakan bahwa guna memperluas cakupan harta wajib zakat, sebagai strategi dalam “fundraising” (penghimpunan dana) yang hal tersebut mencakup harta yang nampak “Dhohiroh” dan yang tidak nampak “bathinah” maka kita menyaksikan perbedaan yang jauh antara pemikiran ulama-ulama klasik dengan ulama kontenporer mengenai harta yang wajib dizakati.

 Pada umumnya ulama-ulama klasik mengkatagorikan bahwa harta yang kena zakat adalah : binatang ternak, emas dan perak, barang dagangan, harta galian dan yang terakhir adalah hasil pertanian. Tetapi dalam ijtihad kontenporer yang saat ini salah satunya diwakili oleh bukunya Dr Yusuf Qordhowi, beliau merinci banyak sekali model-model harta kekayaan yang kena zakat, sebanyak model dan bentuk kekayaan yang lahir dari semakin kompleknya kegiatan perekonomian.

 Dr Qordhowi membagi katagori zakat kedalam sembilan katagori; zakat binatang ternak, zakat emas dan perak yang juga meliputi uang, zakat kekayaan dagang, zakat hasil pertanian meliputi tanah pertaanian, zakat madu dan produksi hewani, zakat barang tambang dan hasil laut, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain, zakat pencarian, jasa dan profesi dan zakat saham serta obligasi.

 Dari sisi jumlah katagori, kita akan dapatkan bahwa hasil ijtihad fiqh zakat kontemporer jumlanya hampir dua kali lipat katagori harta wajib zakat yang telah diklasifikasikan oleh para ulama klasik. Katagori baru yang terdapat pada buku tersebut adalah , zakat madu dan produksi hewani, zakat investasi pabrik, gedung dan lain-lain. Zakan pencarian dan profesi serta zakat saham dan obligasi. Bahkan Dr Yusuf Qordhowi juga menambah dengan zakat hasil laut yang meliputi mutiara ambar dan lain-lain. (Dr Sofwan Idris, 1997, 155)

 Dr Mundzir Qohf yang merupakan salah seorang pakar ekonomi Islam mengungkapkan hal senada bahwa : Ajaran Islam dengan rinci telah menentukan, syarat katagori harta yang harus dikeluarkan zakatnya, lengkap dengan tarifnya. Maka dengan ketentuan yang jelas tersebut tidak ada hal bagi pemerintah (pengelola zakat) untuk merubah tarif yang telah ditentukan. Akan tetapi pemerintah (Pengelola Zakat) dapat mengadakan perubahan dalam struktur harta yang wajib dizakati dengan berpegang pada nash-nash umum yang ada dan pemahaman terhadap realita modern.(Mundzir Qohf, 1999, 37)

Kaidah yang digunakan oleh ulama kontenporer dalam memperluas katagori harta wajib zakat adalah, bersandar pada dalil-dalil umum, disamping berpegang pada syarat harta wajib zakat yaitu tumbuh dan berkembang. Baik tumbuh dan berkembang melalui usaha atau berdasarkan pada dzat harta tersebut yang berkembang.

 Dalam zaman modern ini yang ditumbuhkan dan dikembangkan untuk memperoleh hasil yang memiliki nilai ekonomis yang luar biasa memang banyak sekali, manusia bukan hanya mampu mengekploitasi potensi eksternal dirinya tapi manusia modern dapat juga mengekploitasi potensi yang ada dalam dirinya untuk dikembangkan dan diambil hasilnya dan kemudian mengambil untung dari keahliannya tersebut seperti para dokter, pengacara, dosen dst.

 Nampaknya berdasarkan definisi inilah maka ijtihad kontemporer khususnya Dr Yusuf Qordhowi mengembangkan empat katagori baru pada katagori harta yang wajib dizakati. Dan semua katagori baru yang muncul dapat dilihat relevansinya dengan kontek ekonomi modern. (Dr Sofwan Idris, 1997, 156)

 Peran kemajuan teknologi juga turut berperan dalam mengembang tumbuhkan harta kekayaan, maka barang-barang yang diproduksi melalui proses teknologi tersebut juga tidak dapat luput dari kewajiban zakat, baik hal tersebut berupa produk pertanian ataupun produk peternakan.

 Yang perlu dicatat bahwa ijtihad-ijtihad kotemporer mengenai zakat yang muncul sekarang ini pada dasarnya tetap berpedoman pada karya-karya klasik dan pada nash-nash yang ada bukan merupakan ijtihad yang tanpa dasar. Hal tersebut dapat kita lihat pada pembukaan buku fiqh zakat Dr Qordhowi yang menjelaskan rujukan-rujukan yang digunakannya dalam ijtihadnya.

 Dalam menyongsong pemberlakuan UU NO 38 th 1999 mengenai pengelolaan zakat dan UU NO 17 th 2000 mengenai pajak penghasilan, kita diharapkan tidak kaku dalam menilai masalah zakat, karena kekakuan atau kefanatismean kita hanya mau menggunakan satu madzhab fiqh misalnya, justru akan cukup menghambat teralisasinya tujuan-tujuan disyariatkannya zakat yang memiliki dimensi ekonomi dan sosial. Ruh ketidak kakuan dan menerima ijtihad-ijtihad kontemporer yang berdasar pada kaidah-kaidah umum Islam inilah yang akan semakin mendorong keefektifan pengelolaan zakat, dan bahkan akan melahirkan Undang-undang zakat tambahan yang bukan hanya mengurus para pengelonya saja tetapi merumuskan harta-harta yang terkena zakat.

Zakat Profesi/Pencarian dan Perusahaan

Masalah ini sebenarnya bukan satu hal yang baru di kalangan ahli fiqih zakat. Tapi apa yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qaradhawy mengenai topik ini adalah ijtihad beliau dalam rangka menentukan hukum yang jelas mengenai kedudukan harta pencarian dan profesi, yaitu melalui studi perbandingan dan penelitian yang sangat dalam terhadap pendapat-pendapat yang ada mengenai masalah ini sejak zaman sahabat hingga zaman sekarang. Dengan demikian ijtihad beliau adalah ijtihad yang mempunyai dasar pijakan yang kuat.

Barangkali bentuk penghasilan yang paling menyolok dewasa ini adalah apa yang diperoleh dari pencarian atau profesi, baik suatu pencarian yang tergantung oleh orang lain seperti pegawai (negeri atau swasta), atau pencarian tidak tergantung kepada pihak lain (professional), seperti halnya dokter, advokat, penjahit, seniman, dll. Jenis pekerjaan ini mendatangkan penghasilan baik berupa gaji, upah ataupun honorarium.

Perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal mewajibkan zakat terhadap harta pencarian dan profesi ini sudah berlangsung sejak lama. Adapun beberapa ulama modern saat ini telah beranggapan bahwa upaya menemukan hukum pasti zakat harta jenis ini adalah sangat mendesak, dikarenakan inilah jenis penghasilan yang paling banyak dijumpai saat ini. Bila tidak ini berarti kita telah melepaskan kebanyakan orang dari kewajiban zakat yang telah dinyatakan jelas kewajibannya secara umum dalam Al Quran dan Sunnah (”Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian usaha kalian“, 2:267).

 

Pandangan Fikih tentang Zakat Pencarian dan Profesi

Zakat harta P&P memang tidak ditemukan contohnya dalam hadits, namun dengan menggunakan kaidah ushul fikih dapatlah harta P&P digolongkan kepada “harta penghasilan”, yaitu kekayaan yang diperoleh seseorang Muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama. Harta penghasilan itu sendiri dapat dibedakan menjadi :

(1)     Penghasilan yang berkembang dari kekayaan lain, misalnya uang hasil menjual poduksi pertanian yang sudah dikeluarkan zakatnya 10% atau 5% yang tentunya uang hasil penjualan tersebut tidak perlu dizakatkan pada tahun yang sama karena kekayaan asalnya (produksi pertanian tsb) sudah dizakatkan. Ini untuk mencegah terjadinya apa yang disebut double zakat.

(2)     Penghasilan yang berasal karena penyebab bebas, seperti gaji, upah, honor, investasi modal dll (Insya Allah, pembahasan kita akan berkisar pada jenis harta penghasilan yang kedua ini). Karena harta yang diterima ini belum pernah sekalipun dizakatkan, dan mugnkin tidak akan pernah sama sekali bila harus menunggu setahun dulu.

Perbedaan yang menyolok dalam pandangan fikih tentang harta penghasilan ini, terutama berkaitan dengan adanya konsep “berlaku setahun” yang dianggap sebagai salah satu syarat dari harta yang wajib zakat.

Sebagian pendapat mengungkapkan syarat ini berlaku untuk semua jenis harta, tapi sebagian lainnya mengungkapkan syarat ini tidak berlaku untuk seluruh jenis harta, terutama tidak berlaku untuk jenis harta penghasilan. Selama diberlakukan juga ketentuan berlaku setahun itu untuk jenis harta penghasilan, maka akan sulit untuk melaksanakan kewajiban zakat untuk harta penghasilan ini.

Kelompok terakhir ini berpendapat, bahwa zakat penghasilan ini wajib dikeluarkan zakatnya langsung ketika diterima tanpa menunggu waktu satu tahun. Diantara kelompok terakhir ini adalah: Ibnu Abbas, Ibnu Mas’ud, Muawiyyah, dll, juga Umar bin Abdul Aziz.

Pendapat mana yang lebih kuat tentang kedudukan zakat P&P ini, Dr.Yusuf Al-Qaradhawy menelaah kembali hadits-hadits tentang ketentuan setahun ini dimana dijumpai ketentuan tersebut ditetapkan berdasar empat hadits dari empat shahabat, yaitu: Ali, Ibnu Umar, Anas dan Aisyah ra. Diantaranya berbunyi sbb:

    Hadits dari Ali ra. dari Nabi SAW: “Bila engkau mempunyai 200 dirham dan sudah mencapai waktu setahun, maka zakatnya adalah 5 dirham,…… “

    Hadits dari Aisyah ra, Rasulullah pernah bersabda : “Tidak ada zakat pada suatu harta sampai lewat setahun”.

 Tetapi ternyata hadits-hadits itu mempunyai kelemahan-kelemahan dalam sanadnya sehingga tidak bisa untuk dijadikan landasan hukum yang kuat (hadits shahih), apalagi untuk dikenakan pada jenis “harta penghasilan” karena akan bentrok dengan apa yang pernah dilakukan oleh beberapa shahabat. Adanya perbedaan pendapat di kalangan para shahabat tentang persyaratan setahun untuk zakat penghasilan juga mendukung ketidak shahihan hadits-hadits tsb.

Bila benar hadits-hadits tersebut berasal dari Nabi SAW, maka tentulah pengertian yang dapat diterima adalah : “harta benda yang sudah dikeluarkan zakatnya tidak wajib lagi zakat sampai setahun berikutnya”. zakat adalah tahunan.

Beberapa riwayat sahabat seperti Ibnu Mas’ud, menceritakan bagaimana harta penghasilan langsung dikeluarkan zakatnya ketika diterima tanpa menunggu setahun. Sehingga menjadi semakin jelas bahwa masa setahun tidak merupakan syarat, tetapi hanya merupakan tempo antara dua pengeluaran zakat.

Setelah mengadakan studi perbandingan dan penelitian yang mendalam terhadap nash-nash yang berhubungan dengan status zakat untuk bermacam-macam jenis kekayaan, juga dengan memperhatikan hikmah dan maksud PEMBUAT SYARIAT yang telah mewajibkan zakat, dan diperhatikan pula kebutuhan Islam dan ummat Islam pada masa sekarang ini, maka Yusuf Al-Qaradhawy berpendapat bahwa harta hasil usaha seperti: gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat, penjahit, seniman, dllnya wajib terkena zakat dan dikeluarkan zakatnya pada waktu diterima.

Sebagai penjelasan dari pendapat beliau terhadap masalah yang sensitif ini, Yusuf Al-Qaradhawy mengemukakan beberapa butir alasan yang dikuatkan dengan dalil.

Pembahasan ini adalah kelanjutan dari pembahasan zakat pencarian dan profesi. Point-point di bawah ini adalah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradhawy untuk menguatkan pendapat beliau bahwa harta pencarian dan profesi wajib dikeluarkan zakatnya pada saat diterima.

1.    Persyaratan satu tahun dalam seluruh harta termasuk harta penghasilan tidak berdasar nash yang mencapai tingkat shahih atau hasan yang darinya bisa diambil ketentuan hukum syara’ yang berlaku umum bagi ummat.

2.    Para sahabat dan tabi’in memang berbeda pendapat dalam harta penghasilan; sebagian mempersyaratkan adanya masa setahun, sedangkan sebagian lain tidak mempersyaratkannya yang berarti wajib dikeluarkan zakatnya pada saat harta penghasilan tersebut diterima seorang Muslim. Oleh karenanya persoalan tersebut dikembalikan kepada nash-nash yang lain dan kaedah-kaedah yang lebih umum.

3.    Ketiadaan nash ataupun ijmak dalam penentuan hukum zakat harta penghasilan membuat mazhab-mazhab berselisih pendapat tajam sekali, yang bila dijajagi lebih jauh justru menimbulkan berpuluh-puluh persoalan baru yang semakin merumitkan, yang seringkali hanya berdasarkan dugaan-dugaan dan tidak lagi didasarkan pada nash yang jelas dan kuat. Semuanya membuat Yusuf Al-Qaradhawy menilai bahwa adalah tidak mungkin syariat yang sederhana yang berbicara untuk seluruh ummat manusia membawa persoalan-persoalan kecil yang sulit dilaksanakan sebagai kewajiban bagi seluruh ummat.

4.    Mereka yang tidak mempersyaratkan satu tahun bagi syarat harta penghasilan wajib zakat lebih dekat kepada nash yang berlaku umum dan tegas. karena nash-nash yang mewajibkan zakat baik dari quran maupun sunnah datang secara umum dan tegas dan tidak terdapat di dalamnya persyaratan setahun.

    Misalnya : “Hai orang-orang yang beriman keluarkanlah sebagian usaha kalian” (2:267). Kata “ma kasabtum” merupakan kata umum yang artinya mencakup segala macam usaha: perdagangan atau pekerjaan dan profesi. Para ulama fikih berpegang pada keumuman maksud ayat tersebut sebagai landasan zakat perdagangan, yang oleh karena itu kita tidak perlu ragu memakainya sebagai landasan zakat pencarian dan profesi. Bila para ulama fikih talah menetapkan setahun sebagai syarat wajib zakat perdagangan (maaf, zakat perdagangan tidak saya tayangkan dalam serial ini), karena antara pokok harta dengan laba yang dihasilkan tidak dipisahkan, sementara laba dihasilkan dari hari ke hari bahkan dari jam ke jam. Lain halnya dengan gaji atau sebangsanya yang diperoleh secara utuh, tertentu dan pasti.

5.    Disamping nash yang berlaku umum dan mutlak memberikan landasan kepada pendapat mereka yang tidak menjadikan satu tahun sebagai syarat harta penghasilan untuk wajib zakat, Qias yang benar juga mendukungnya. Kewajiban zakat uang atau sejenisnya pada saat diterima seorang Muslim diqiaskan dengan kewajiban zakat pada tanaman dan buah-buahan pada waktu panen.

6.    Pemberlakuan syarat satu tahun bagi zakat harta penghasilan berarti membebaskan sekian banyak pegawai dan pekerja profesi dari kewajiban membayar zakat atas pendapatan mereka yang besar, karena mereka itu akan menjadi dua golongan saja : yang menginvestasikan pendapatan mereka terlebih dahulu, dan yang berfoya-foya dan menghamburkan semua penghasilannya sehingga tidak mencapai masa wajib zakatnya. Itu berarti zakat hanya dibebankan pada orang-orang yang hemat saja, yang membelanjakan kekayaan seperlunya, yang mempunyai simpanan sehingga mencapai masa zakatnya. Hal ini jauh sekali dari maksud kedatangan syariat yang adil dan bijak, dimana hal ini justru memperingan beban orang-orang pemboros dan memperberat orang-orang yang hidup sederhana.

7.    Pendapat yang menetapkan setahun sebagai syarat harta penghasilan jelas terlihat saling kontradiksi yang tidak bisa diterima oleh keadilan dan hikmat islam mewajibkan zakat. Misalnya seorang petani menanam tanaman pada tanah sewaan (maaf lagi, zakat pertanian juga tidak bisa ditayangkan), hasilnya dikenakan zakat sebanyak 10% atau 5%, sedangkan pemilik tanah yang dalam satu jam kadang-kadang memperoleh beratus-ratus dinar berupa uang sewa tanah tersebut tidak dikenakan zakat berdasarkan fatwa-fatwa dalama mazhab-mazhab yang ada, dikarenakan adanya persyaratan setahun bagi penghasilan tersebut sedangkan jumlah itu jarang bisa terjadi di akhir tahun. Begitu pula halnya dengan seorang dokter, insinyur, advokat, pemilik mobil angkutan, pemilik hotel, dll. Sebab pertentangan itu adalah sikap yang terlalu mengagungkan pendapat-pendapat fikih yang tidak terjamin dan tidak terkontrol berupa hasil ijtihad para ulama. Kita tidak yakin bila mereka hidup pada zaman sekarang dan menyaksikan `apa yang kita saksikan, apakah mereka akan meralat ijtihad mereka dalam banyak masalah.

8.    Pengeluaran zakat penghasilan setelah diterima akan lebih menguntungkan fakir miskin dan orang-orang yang berhak lainnya. Ini akan menambah besar perbendaharaan zakat dan juga memudahkan pemiliknya dalam mengeluarkan zakatnya. Cara yang dinamakan oleh para ahli perpajakan dengan “Penahanan pada Sumber” sudah dipraktekan oleh Ibn Mas’ud, Mu’awiyah dan juga Umar bin Abdul Aziz yaitu dengan memotong gaji para tentara dan orang-orang yang di bawah kekuasaan negara saat itu.

9.    Menegaskan bahwa zakat wajib atas penghasilan sesuai dengan tuntunan Islam yang menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemauan berkorban, belas kasihan dan suka memberi dalam jiwa seorang Muslim. Pembebasan jenis-jenis penghasilan yang berkembang sekarang ini dari zakat dengan menunggu masa setahunnya, berarti membuat orang-orang hanya bekerja, berbelanja dan bersenang-senang, tanpa harus mengeluarkan rezeki pemberian Tuhan dan tidak merasa kasihan kepada orang yang tidak diberi nikmat kekayaan itu dan kemampuan berusaha.

10.    Tanpa persyaratan setahun bagi harta penghasilan akan lebih menguntungkan dari segi administrasi baik bagi orang yang mengeluarkan maupun pihak amil yang memungut zakat. Persyaratan satu tahun bagi zakat penghasilan, menyebabkan setiap orang harus menentukan jatuh tempo pengeluaran setiap jumlah kekayaannya yang diterimanya. Ini berarti bahwa seseorang Muslim bisa mempunyai berpuluh-puluh masa tempo masing-masing kekayaan yang diperoleh pada waktu yang berbeda-beda. Ini sulit sekali dilakukan, dan sulit pula bagi pemerintah memungut dan mengatur zakat yang yang dengan demikian zakat tidak bisa terpungut dan sulit dilaksanakan.

Nisab Dan Besarnya Zakat Pencarian Dan Profesi

Seteleh menetapkan harta penghasilan dari pencarian dan profesi adalah wajib zakat, yusuf Al-Qaradhawy menjelaskan pula berapa besar nisab buat jenis harta ini, yaitu 85 GRAM EMAS seperti hal besarnya nisab uang (yang telah kita kaji sebelumnya). Demikian pula dengan besarnya zakat adalah seperempatpuluh (2.5%) sesuai dengan keumumman nash yang mewajibkan zakat uang sebesar itu.

Bila nisab di atas ditetapkan untuk setiap kali upah, gaji yang diterima, berarti kita akan membebaskan kebanyakan golongan profesi yang menerima gaji beberapa kali pembayaran dan jarang sekali cukup nisab dari kewajiban zakat. Sedangkan bila seluruh gaji itu dalam satu waktu tertentu itu dikumpulkan akan cukup senisab bahkan akan mencapai beberapa nisab.

Adapun waktu penyatuan dari penghasilan itu yang dimungkinkan dan dibenarkan oleh syariat itu adalah satu tahun. Dimana zakat dibayarkan setahun sekali. Fakta juga menunjukkan bahwa pemerintah mengatur gaji pegawainya berdasarkan ukuran tahun, meskipun dibayarkan per bulan karena kebutuhan pegawai yang mendesak.

Jangan lupa bahwa yang diukur nisabnya adalah penghasilan bersih, yaitu penghasilan yang telah dikurangi dengan kebutuhan biaya hidup terendah atau kebutuhan pokok seseorang berikut tanggungannya (lihat posting syarat harta yang wajib zakat), dan juga setelah dikurangi untuk pembayaran hutang (ini hutang bukan karena kredit barang mewah lho, tapi karena untuk memenuhi kebutuhan pokok/primer seperti halnya bayar kredit rumah BTN, hutang nunggak bayaran sekolah anak, dll).

Bila penghasilan bersih itu dikumpulkan dalam setahun atau kurang dalam setahun dan telah mencapai nisab, maka wajib zakat dikeluarkan 2.5% nya. Bila seseorang telah mengeluarkan zakatnya langsung ketika menerima penghasilan tsb (karena yakin dalam waktu setahun penghasilan bersihnya akan lebih dari senisab), maka tidak wajib lagi bagi dia mengeluarkannya di akhir tahun (karena akan berakibat double zakat). Selanjutnya orang tsb harus membayar zakat dari penghasilan tsb pada tahun kedua dalam bentuk kekayaan yang berbeda-beda.

  • Bila kelebihan itu disimpan dalam bentuk uang, emas dan perak, maka kaji kita akan kembali pada pembahasan mengenai zakat uang, emas dan perak.
  • Bila kelebihan itu diinvestasikan (pabrik, gedung, rumah yang disewakan, kendaraan yang disewakan, dll), kita perlu membahas zakat investasi.
  • Bila harta tsb selanjutnya diputar dalam perdagangan maka zakatnya dibahas dalam zakat perdagangan.
  • Bila dibelikan saham atau obligasi, maka zakatnya dibahas dalam zakat saham dan obligasi.
  • Bila dibelanjakan untuk sesuatu yang dipergunakan sehari-hari atau yang tidak mempunyai potensi berkembang, maka tidak ada kewajiban zakat lagi pada tempo yang kedua ini.

 

Contoh Penghitungan Mudah Zakat Profesi

Berikut ini cara mudah untuk kalkulasi yang dapat digunakan.

Penerimaan kotor selama setahun                 :    A

Kebutuhan pokok setahun                    :    B

Hutang-hutang yang dibayar dalam setahun            :    C

Penghasilan bersih setahun                    :    A-(B+C) = D

Bila D > atau = dengan nilai 85 gram mas, maka wajib zakat yaitu 2.5% X D.

Bila D < nilai 85 gram emas, maka tidak wajib zakat.

Jadi bila kita yakin bahwa perkiraan besarnya D yang kita miliki dalam setahun adalah lebih besar dari 85 gram emas, maka kita tidak perlu lagi ragu-ragu mengeluarkan zakat langsung ketika diterima. Misalnya dari gaji bulanan diambil 2.5 % dari D/12 (karena perbulan).

Bila disamping gaji bulanan kita memperoleh tambahan penghasilan lain dari profesi kita, misalnya bagi dosen universitas negeri yang juga mengajar di universitas swasta. Misalkan memperoleh sebesar E dalam setahun, maka zakatnya adalah 2.5 % x (D+E), karena seluruh kebutuhan B dan C sudah tercover sebelumnya yang menghasilkan D.

Perlu diingat bahwa ini hanya zakat kita dari penghasilan pencarian dan profesi. Bentuk-bentuk kekayaan lain yang kita miliki seperti; peternakan, pertanian, investasi, emas dan perak, uang tabungan, saham, obligasi, perdagangan dll, juga harus dikeluarkan zakatnya dengan ukuran nisab dan besar zakat yang berbeda satu dengan lainnya.

Penghitangan Zakat Penghasilan/Profesi

Penghitangan Zakat Penghasilan berdasarkan Standar Hidup
Versi Bank Dunia

Standar bank dunia untuk kebutuhan konsumsi perkapita perorang adalah $US 2 atau sekitar RP. 18.000 perhari, Rp. 540000 perbulan. Apabila rata-rata keluarga Indonesia adalah berjumlah 4 orang (Suami, istri dan anak2) maka minimum penghasilan yang mencukupi kebutuhan hidup adalah Rp. 2.160.000.

Apabila asumsi zakat penghasilan adalah penghasilan bersih setelah dikurangi kebutuhan pokok dan menggunakan standar nishab emas, maka hanya pekerja yang minimum berpenghaislan RP. 3.222.500,-, ke atas yang diwajibkan membayar zakat. Hal tersebut dengan asumsi nishab emas dikali harga emas hai ini adalah (asumsi Rp. 150.000,-) dibagi 12 bulan ditambah kebutuhan minimum standar bank dunia dengan 4 jumlah keluarga maka hasilanya adalah:

85 x Rp. 150.000,- = Rp. 12.750.000,-/12 = Rp. 1.062.500,- + Rp. 2.160.000,- = Rp. 3.222.500,-

Penghitangan Zakat Penghasilan Berdasarkan Standar Hidup di Amerika.

Dr. Mahmud Abu Suud menjelaskan nishab zakat penghasilan dengan studi kasusnya di Amerika, beliau menjelaskan bahwa nishab diambil dari apa yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu batas orang mendapat subsidi baik untuk perorangan maupun untuk keluarga.

Contohnya, beliau menyebutkan bahwa yang ditentukan pemerintah saat itu adalah pendapatan pertahun untuk keluarga dengan rata-rata anggota keluarga 4 orang adalah $ 10.999,- dan untuk hidup sendiri $ 5.160,- dan pertambahan bagi setiap satu anttoa keluarga adalah $ 1.600,-.

Penghitungan Zakat Penghasilan berdasrkan Standar Hidup di Indonesia.

Untuk kasus Indonesia penentuan batas minimum konsumsi perkapita berbeda-beda standarnya di antara yang paling sering dipergunakan adalah;

  • Standar Pertama: batas konsumsi yang dipergunakan oleh Dirjen pajak dalam menentukan kebutuhan hidup yang kemudian menjadi pengurang penghasilan kena pajak atau yang lebih dikenal dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Perhitungannya adalah Rp. 13,2 juta untuk pribadi yang lajang. Jika menikah, ditambahkan Rp. 1,2 juta. Jika memiliki tanggungan anak ditambahkan Rp 1,2 juta per anak. Maksimal anak adalah 3 anak. Dan jika istri punya usaha ditambahkan Rp. 13,2 juta.

Jadi kebutuhan hidup seorang lajang perbulannya dalah Rp. 1.100.000,-, jika memiliki istri ditambah Rp. 100.000,-. Jika memiliki tanggunan anak ditambah per anaknya Rp. 100.000,-. Jadi, jika seorang dengan 1 isteri dan 2 anak maka konsumsi perbulan yang bida dikurangkan sebagai penhasilan tidak kena pajak adalah Rp. 1.400.000,-.

  • Standar kedua: dibuat oleh BPS (Biro Pusat Statistik0 untuk kebutuhan perkapita daerah kota adalah Rp. 392.496,-. Sedangkan untuk pedesaan Rp. 210.391,-. Jika rata-rata keluarga Indonesia 4 orang, maka kebutuhan per keluarga adalah Rp. 1.569.984,- atau dibulatkan menjadi Rp. 1.570.000.

Perbedaan di antara 2 standar batas minimum kebutuhan adalah sekitar Rp. 170.000,-.

Catatan: Pendapat jalur tengah yang menurut penulis lebih maslahat yaitu mengeluarkan zakat dari bruto dengan mengacu pada pendapat tentang nishab yaitu pertanian siap saji atau nishab minimum Rp. 2.612.000 dengan asumsi harga beras rp. 4.000,-. Atau pendapat dengan nishab emas dengan ditambahkan factor kebutuhan hidup standar PBS sehingga nilai nishabnya adalah Rp. 2.632.485 atau dibulatkan menjadi Rp. 2.633.000,-.

Tentang Zakat Perusahaan.

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Muktamar Zakat Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya “Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dri apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya”.

Begitu juga dengan perinsip penghitungan zakatnya yaitu mengacu pada prinsip penghitungan zakat perdagangan atau perniagaan, yaitu berdasarkan pada riwayat Maimun bin Muhran yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam kitabnya Al-Amwal: “Apabila telah sampai waktu penunaian zakat (berlalu haul) maka lihatlah uang yang ada padamu atau persediaan barang dagangan, dan nilailah uang dan piutan yang ada pada orang lain. Hitunglah, kemudian hutangnya pada orang kemudian zakatilah sisanya.

AAOIFI (The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution) merumuskan standar zakat untuk institusi keuangan yaitu sebagaimana berikut:

  1. Metode Aktiva Bersih (Net Asset), Subjek zakat pada metode aktiva bersih terdiri dari:
    1. Kas dan setara kas.
    2. Piutang bersih (total piutang dikurangi piutang ragu)
    3. Aktiva yang diperdagangkan.
    4. Pembiayaan mudharabah.
    5. Pembiayaan musyarakah.
    6. Pembiayaan salam.
    7. Istisna.

Rumus metode aktiva bersih ini adalah: Aktiva subjek zakat (utang lancer + modal investasi tak terbatas + penyertaan minoritas + penyertaan pemerintah + pentertaan lembaga social atau endowment dan lembaga non profit) = Zakat yang wajib ditunaikan.

  1. Metode Dana Investasi Bersih (Net Invested Funds). Subjek zakat pada metode dana investasi bersih sebagai berikut:
    1. Modal disetor.
    2. Cadangan yang tidak dikurangkan dari aktiva.
    3. Laba ditahan termasuk laba ditahan yang digunakan sebagai cadangan.
    4. Laba bersih yang belum dibagikan.

Komponen Pengurangnya adalah:

    1. Aktiva tetap bersih.
    2. Investasi yang tidak digunakan dalam perdagangan mislanya gedung yang disewakan.
    3. Kerugian yang terjadi selama 1 periode.

Rumusan penghitungan zakat dengan metode dana investasi bersih adalah: Tambahan modal + cadangan + cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva + laba ditahan + laba bersih + utang jangka panjang (aktiva tetap + investasi yang tidak diperdagangkan + kerugian) = Zakat yang wajib ditunaikan.

Catatan: Tarrif zakat menjadi 2.58% dari 2.5% adalah karena penghitungan menggunakan kalender Masehi yang lebih panjang dibandingkan dengan kalender Hijriah, padahal yang dipakai dalam penghitungan zakat adalah kalender Hijriah.

 

Ketentuan dan Syarat-Syarat Zakat Perusahaan

  1. Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
  2. Bidang Usaha harus halal.
  3. Aset Perusahaan dapat dinilai.
  4. Aset Perusahaan dapat berkembang.
  5. Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas.

Persyaratan Teknis lainnya:

  • Adanya peraturan pemerintah yang mengatur pengeluaran zakat perusahaan tersebut. Pada masa Rasulullah SAW pembayaran zakat adalah kewenangan pemerintah sehingga kit menemukan adanya sanksi dari pemerintah bagi mereka yang tidak mau/enggan membayar zakat dengan menyita separuh harta milik seseorang. Begitu juga pada masa Abu bakar as-Sidiq memerintah, beliau mengerahkan kekuatan pemerintah dan Negara untuk mengembalikan ketaatan sekelompok masyarakat yang enggan membayar zakat pasca wafatnya Rasulullah SAW.
  • Adanya aturan internal, Anggaran Dasr dan Anggaran Rumah Tangga (AD 7 ARTa) tentang pergeluaran zakat perusahaan tersebut.
  • Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merekomendasikan pengeluaran zakat perusahaan.
  • Adanya kebijakan dari pemegang saham dan dewan direksi.

Menuju Masyarakat Sadar Zakat

            Mencermati urgensi kedudukan zakat dalam ajaran Islam yang senantiasa disandingkan dengan ibadah shalat di atas, disamping zakat merupakan salah satu dari sekian ibadah dalam agama Islam yang berdimensi vertikal maupun horizontal, maka perlu ada usaha yang serius untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengamalkan ajaran zakat. Kendatipun disinyalir, justru di masa krisis ini kesadaran masyarakat muslim untuk berzakat semakin meningkat, hal ini seperti yang diberitakan harian Kedaulatan Rakyat, (Januari 2002) bahwa hasil pengumpulan zakat di Yogyakarta yang dikelola oleh Lembaga zakat Al Falah meningkat 200%. Tentu realitas ini tidak bisa sekonyong-konyong disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat muslim untuk berzakat sudah tinggi. Karena ternyata setelah dihitung dengan mestinya jumlah harta yang terkumpul dari muslim yang diasumsikan wajib zakat masih jauh dari angka yang diestimasikan. Oleh karenanya kesadaran masyarakat untuk berzakat masih sangat perlu untuk ditingkatkan terus menerus.

Upaya legislasi terhadap zakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia saat ini, sebenarnya sangat positif sebagai upaya pengaturan dan  peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Dalam sejarah pun telah terbukti betapa legislasi zakat yang  dilakukan oleh Khalifah Abu bakar ash-Shiddiq ternyata berperan sangat positif dan signifikan bagi upaya pengumpulan zakat dari masyarakat. Namun rasanya belum cukup legislasi tersebut untuk kasus di Indonesia bagi peningkatan kesadaran masyarakat berzakat. Ada sebuah syarat yang lain yang justru sangat mendasar dan harus dipenuhi, yakni variabel pemahaman umat Islam, yang mestinya berangkat dari pemahaman aqidah atau tauhid yang benar. Ketika pemahaman masyarakat terhadap tauhid sudah menghunjam dalam hatinya, maka tanpa dipaksa masyarakat sudah secara sadar akan mengeluarkan zakat dari hartanya sebagai pengejawantahan dari tauhid yang diyakininya. Inilah esensi legislasi yang paling substansial. Oleh karenanya perlu dipikiran secara serius pola pembangunan dan perawatannya (maintenance-nya). Tanpa hal ini, semua upaya legislasi tidak akan berjalan efektif, apalagi bila tanpa dibarengi upaya penegakan legislasi tersebut secara serius.[1]

Di samping itu, di antara upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat adalah perlunya ditanamkan pemahaman pada masyarakat bahwa sebenarnya zakat itu adalah  suatu kehendak dasar dari hati nurani manusia yang sesuai dengan suara hati. Zakat bukanlah suatu paksaan. Karena manusia sebenarnya memiliki rekaman sifat-sifat Tuhan rahman dan rahim (pengasih dan penyayang). Jadi zakat sebenarnya penyaluran aspirasi dari kehendak manusia itu sendiri, tetapi sifat kikir seringkali membelenggu keinginan tersebut. Ini justru merugikan diri sendiri, karena bisa berdampak bagi tertutupnya suara nurani yang bisa membimbingnya ke arah kesuksesan. Nah zakat inilah suatu bentuk upaya untuk memanggil dan mengangkat ke permukaan suara-suara hati untuk memberi, untuk menjadi dermawan, dan untuk memberi rezeki kepada orang lain.[2]

Selain itu zakat merupakan suatu metode pembelajaran agar seseorang memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah satu bagian dari lingkungan sosial yang memiliki tugas untuk menjalankan misi-Nya sebagai rahmatan lila’alamin, tujuannya sebagai sebuah tanggung jawab sosial, zakat ini mengajarkan manusia agar selalu berkolaborasi dengan lingkungan sehingga tugas sebagai khalifah bisa berjalan secara efektif dan lebih efisien. Sudah banyak fakta menunjukkan bahwa orang yang terlalu mengandalkan kemampuan diri pribadi secara individual untuk mencapai keberhasilan, hasilnya jelas kurang efektif bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh melalui suatu kolaborasi.


[1] Muhammad Akhyar Adnan, Pemberdayaan Zakat Melalui Legislasi Menuju Penguatan Ekonomi Umat, Makalah dalam Studi Intensif al Qur’an  bagi dosen baru UII, 9 Oktober 2001.

[2] Ary Ginanjar Agustian, Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ, Penerbit Arga, jakarta, cet. IV, 2001, hlm. 238-239.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s