Hukum Perjanjian

III. Hukum Perjanjian

  1. Pengertian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu hal. Dari perjanjian ini akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang disebut perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhinya. Pihak yang berhak menuntut dikatakan sebagai kreditur atau si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang.

Melihat pengertian di atas, maka dapat diketahui istilah perjanjian menunjukkan suatu perbuatan hukum sedangkan perikatan sebagai akibat hukumnya. Perikatan sebagai suatu pengertian yang abstrak sedangkan perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Perikatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, perikatan hanya dapat dibayangkan dalam alam pikiran. Berbeda dengan perjanjian. Perjanjian merupakan  sesuatu yang dapat dilihat dan dibaca ataupun dapat didengarkan perkataan-perkataannya.

Dari pengertian tersebut di atas juga dapat diketahui bahwa perjanjian merupakan sumber perikatan, dalam hal ini merupakan sumber terpenting. Disamping perjanjian, perikatan juga dapat bersumber dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari perjanjian, memang dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan para pihak yang bersangkutan. Apabila dua belah pihak mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. sungguh-sungguh mereka terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan.

 

  1. Syarat sahnya perjanjian

Untuk membuat suatu perjanjian, para pihak harus memperhatikan dan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

  1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
  2. cakap untuk membuat suatu perjanjian;
  3. mengenai suatu hal tertentu;
  4. kausa/sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subyektif, karena memang berkaitan dengan orang atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjian itu sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan. Apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subyektif, maka perjanjian terbut batal dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Yang dimaksud dengan pihak ini adalah pihak yang tidak cakap menurut hukum (pengampu, orang tua atau walinya, ataupun ia sendiri apabila sudah menjadi cakap) dan pihak yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Apabila yang tidak terpenuhi dalam perjanjian adalah syarat obyektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam perjanjian, dimungkinkan salah satu pihak dalam memberikan kesepakatannya dilakukan dalam keadaan tidak bebas. Ketidakbebasan ini dapat terjadi karena adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Yang dimaksud dengan paksaan disini adalah salah satu pihak dalam memberikan kesepakatan berada di bawah tekanan pihak lain. Akan tetapi tidak semua paksaan dapat dijadikan alas an untuk membatalkan perjanjian. Yang dimaksud dengan paksaan di sini adalah paksaan psychis atau paksaan rohani/paksaan jiwa, bukan paksaan badan/fisik. Misalnya, seseorang memberikan kesepakatan atas suatu perjanjian karena takut terhadap suatu  ancaman terhadap diri atau keluarganya akan dianiaya ataupun akan dibunuh. Dalam hal ini ancaman tersebut harus merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tidak termasuk dalam kategori paksaan apabila paksaan tersebut bersifat fisik, misalnya seseorang dipegang tangannya dan dipaksa memberikan tandatangannya.

Kekhilafan atau kekeliruan terjadi, apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Kekhilafan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit harus sedemikian rupa sehingga lawan mengetahui bahwa ia berhadeapan dengan seorang yang berada dalam kekhilafan. Kalau pihak lawan tidak tahu atau tidak dapat mengetahui bahwa ia berhadapan dengan orang yang khilaf, maka tidak adil untuk membatalkan perjanjiannya.

Penipuan terjadi apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk pihak lawannya memberikan persetujuannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya. Dalam hal ini, tidaklah cukup jika orang itu hanya melakukan kebohongan mengenai sesuatu hal saja, tetapi haruslah merupakan serangkaian kebohongan atau suatu perbuatan yang dinamakan tipu muslihat.

Batal demi hukum dapat terjadi apabila perjanjian tidak memenuhi syarat obyektif dari perjanjian. yang dimaksud dengan batal demi hukum adalah secara yuridis dari semula tidak ada suatu perjanjian dan tidak ada pula perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian. Tujuan para pihak untuk meletakkan suatu perikatan yang mengikat mereka satu sama lain telah gagal. Tak dapatlah pihak yang satu menuntut pihak yang lain di depan hakim karena dasar hukumnya tidak ada. Hakim ini diwajibkan karena jabatannya menyatakan bahwa tidak pernah ada suatu perjanjian atau perikatan.

 

 

 

  1. Asas-asas Perjanjian
    1. Asas Konsensual

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa dalam perjanjian mensyaratkan adanya kesepakatan dari para pihak Pada saat ada kesepakatan tersebut perjanjian pada dasarnya sudah terjadi. Itulah makna dari asas konsensual. Asas konsensual itu sendiri berarti bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perjanjian sudah sah apabila para pihak sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas.

  1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini ada sebagai konsekuensi dari sifat terbukanya hukum perjanjian. Hukum perjanjian memberikan kebebasab yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, dengan siapa saja, dalam bentuk apapun juga, bahkan masyarakat diperkenankan membuat perjanjian dengan isi yang berbeda dari apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Hal ini juga sebagai konsekuensi dari hukum perjanjian yang bersifat sebagai hukum pelengkap. Pasal-pasal dari yang ada dalam undang-undang boleh disingkirkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Mereka diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian. Mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian-perjanjian yang mereka adakan. Akan tetapi hal tersebut dilakukan dengan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

  1. Asas Personalia

Yang dimaksud dengan personalia adalah pihak-pihak yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Menurut KUHPerdata, pada umumnya tiada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji, melainkan untuk dirinya sendiri. Sudah semestinya perikatan hukum yang dilakukan oleh suatu perjanjian hanya mengikat orang-orang yang mengadakan perjanjian itu sendiri dan tidak mengikat orang-orang lain. Suatu perjanjian hanya meletakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara para pihak yang membuatnya.

  1. Asas Pakta Sunt Servanda

Hampir mirip dengan pengertian di atas, asas pakta sunt servanda mengandung arti bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku sebagaimana halnya undang-undang. Mereka sudah diperkenankan mengatur sendiri atas perjanjian yang mereka buat, maka sudah sewajarnya apabila mereka diwajibkan untuk tunduk dan melaksanakan apa yang sudah mereka tentukan. Jadi dengan demikian, perjanjian akan menjadi sumber hukum bagi para pihak.

  1. Asas Itikad Baik

Asas ini mengandung arti bahwa para pihak dapat melaksanakan perjanjian yang telah mereka buat dengan sebaik-baiknya, tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan pihak lawan. Sehingga dengan demikian akan dapat mencapai suatu keadilan bagi semua pihak. Sebenarnya, asas itikad baik ini harus mulai diperhatikan oleh para pihak sejak membuat perjanjian. Pihak satu tidak berusaha mengelabui pihak yang lain, tidak mencurangi, tidak menipu dan sebagainya yang dapat merugikan pihak yang lain.

 

  1. Prestasi dan Wanprestasi

Dalam perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan antar para pihak. Pihak yang satu terikat kepada pihak yang lain atau kedua belah pihak saling terikat untuk melaksanakan sesuatu hal. Apa yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian itu disebut dengan prestasi. Dalam hal ini prestasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

  1. memberikan sesuatu;
  2. berbuat sesuatu;
  3. tidak berbuat sesuatu.

Apabila si berutang tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga apabila ia melanggar perjanjian, ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Dalam hal ini, wanprestasinya seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu:

  1. tidak melakukan sesuatu yang ia sanggupi;
  2. melaksanakan sesuatu, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
  3. melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat;
  4. melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap kelalaian atau kealpaannya,  si berutang diancam dengan beberapa sanksi atau hukuman, yaitu:

  1. membayar kerugian yang diderita oleh si berpiutang (ganti rugi);
  2. pembatalan perjanjian;
  3. peralihan risiko;
  4. membayar biaya perkara.

Sebaliknya, si berutang yang telah dituduh telah melakukan wanprestasi, ia dapat melakukan upaya-upaya tangkisan atau melakukan melakukan pembelaan diri atas tuduhan tersebut. Apabila upaya-upaya tangkisan atau pembelaan diri tersebut diajukan dalam rangka untuk membebaskan dirinya dari hukuman atau sanksi. Upaya-upaya tangkisan tersebut adalah:

  1. keadaan memaksa (overmacht atau force majeur);
  2. mengajukan bahwa si berpiutang sendiri juga telah lalai terlebih dahulu;
  3. mengajukan bahwa si berpiutang telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.