Ekonomi Kerakyatan di Indonesia

LATAR BELAKANG :

Istilah ekonomi kerakyatan muncul dari gagasan untuk membentuk sebuah sistem perekonomian yang sejalan dengan dasar negara: Pancasila. Oleh karena itu ekonomi kerakyatan dapat digambarkan sebagai sistem ekonomi yang berwawasan pada sila-sila pancasila, yaitu:

  1. KeTuhanan Yang Maha Esa diorientasikan bahwa diberlakukannya etik dan moral agama, bukan materialisme; manusia beragama melaksanakan syariah berkat iman sebagai hidayah Allah SWT
  2. Kemanusiaan diimplementasikan menjadi kehidupan berekonomi yang humanistik, adil dan beradab; tidak mengenal pemerasan, penghisapan ataupun riba.
  3. Persatuan diimplementasikan perekonomian berdasar sosio-nasionalisme Indonesia; kebersamaan dan berasas kekeluargaan, gotong-royong, bekerja sama, tidak saling mematikan.
  4. Kerakyatan yakni berdasar demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi,mengutamakan hajat hidup orang banyak, ekonomi rakyat sebagai dasar perekonomian nasional
  5. Keadilan sosial secara menyeluruh diimplementasikan sebagai kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang-seorang, berkeadilan, berkemakmuran. (Sri Edi Swasono dalam Neoliberalisme vs Sosialisme,  2009, hlm. 164-165)

Mubyarto dalam Neoliberalisme vs Sosialisme, 2009, hlm. 163-164 mengatakan bahwa sistem ekonomi pancasila berciri:

  • Roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral.
  • Kehendak kuat dari seluruh masyarakat ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme), sesuai asa-asas kemanusiaan.
  • Prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijaksanaan ekonomi.
  • Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling kongkret dari usaha bersama.
  • Adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desenhtralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan sosial.

 

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofiekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomidomestik.

 

Ciri-ciri Sistem Ekonomi Neoliberal :

  • memfokuskan pada metode pasar bebas
  • pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi
  • Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi,dan/atau intervensi militer.
  • Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas.
  • Pengurangan Subsidi
  • Mengutamakan Privatisasi/Penjualan BUMN
  • Deregulasi/Penghilangan campur tangan pemerintah
  • pengurangan peran negara dalam layanan sosial (Public Service) sepertipendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

 

Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar atau perdagangan bebas (pasar bebas), dengan pembenaran mengacu pada kebebasan.

 

RUMUSAN MASALAH :

  1. Sistem perekonomian apa yang sedang berjalan di indonesia saat ini?
  2. Tantangan apa saja yang dihadapi dalam menjalankan sistem ekonomi kerakyatan?
  3. Bagaimana langkah yang seharusnya di jalankan untuk menghantarkan sistem ekonomi kerakyatan menjadi raja di tanah kelahirannya sendiri?

 

PEMBAHASAN :

Sejak Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa telah merumuskan sistem perekonomian yang berkeadilan yang akan digunakan untuk membangkitkan perekonomian bangsa yaitu ekonomi kerakyatan.Namun tidak dapat dipungkiri bahwa penjajahan oleh kolonial yang berlangsung selama 3,5 abad telah membuat bangsa Indonesia tidak bisa menjalankan ekonomi kerakyatan secara murni. Sehingga untuk mewujudkan sistem perekonomian yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa membutuhkan usaha yang sangat keras. Hal tersebut masih berjalan sampai saat ini.

Namun pada era ini yang menjadi tantangan bangsa Indonesia dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan secara riil yaitu adanya neoliberalisme yang lagi – lagi pembawanya adalah bangsa barat. Sehingga dapat kita lihat bahwa selama 66 tahun setelah proklamasi sistem ekonomi kerakyatan tidak pernah berhasil diselenggarakan di Indonesia,justru lebih tepat disebut sebagai sebuah proses transisi dari kolonialisme menuju neokolonialisme dan berangsur – angsur berubah menjadi neoliberalisme. Proses transisi itulah yang menjelaskan semakin terperosok perekonomian indonesia ke dalam penyelenggaraan agenda – agenda ekonomi neoliberal dalam beberapa waktu belakangan ini. Penyelenggaraan agenda – agenda ekonomi neoliberal itu antara lain, tertangkap tangan melalui pembatalan tiga produk perundang – undangan yang secara jelas terbukti melanggar konstitusi.Ketiga produk perundang – undangan itu adalah (1) Undang – Undang Kelistrikan; (2) Undang – Undang Minyak Bumi dan Gas alam; (3) Undang – Undang Penanaman Modal. (Neoliberalisme vs Sosialisme, 2009, hlm.169-170)

Tantangan selanjutnya yang membuat ekonomi kerakyatan tidak dapat dijalankan sesuai dengan rumusannya adalah karena adanya globalisasi. Globalisasi memberikan ruang yang subur bagi semakin tumbuhnya neoliberalisme. Jenis globalisasi yang sampai saat ini banyak mendapat perhatian adalah globalisasi ekonomi dengan sistem pasar bebasnya dan hak milik individu dijadikan tulang punggung, serta pasar dunia didominasi oleh perusahaan multinasional/transnasional. Praktek globalisasi ekonomi tersebut juga mendominasi hampir semua aspek kehidupan manusia secara legal.(Keadilan Ekonomi dan Globalisasi, 2008, hlm.53)

Dalam era globalisasi ini, bangsa indonesia setiap saat senantiasa dipengaruhi, dipaksa menelan pemahaman yang seakan – akan paling benar, bahwa keikutsertaan dalam globalisasi ekonomi adalah suatu keharusan mutlak yang dapat membawa bangsa ini meraih cita – cita kesejahteraan bersama.

Langkah yang perlu diambil untuk mewujudkan pelaksanaan ekonomi kerakyataan agar dapat berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya adalah memilih calon pemimpin yang secara jelas dan tegas mengungkapkan komitmennya untuk melaksanakn ekonomi kerakyatan dalam lima tahun mendatang. Selain itu, dengan jalan membangkitkan kembali pasal 33 UUD 1945 yaitu dengan membangun badan usaha berwujud koperasi sebagai implementasi riil ekonomi kerakyatan. Membangkitkan rasa nasionalisme dengan jalan mencintai produk dalam negeri guna meminimalkan akibat negatif dari globalisasi. Langkah selanjutnya memberlakukan reformasi tanah.

 

CONTOH KASUS :

Perdagangan bebas Indonesia dengan Cina.

Perdagangan bebas Indonesia dengan Cina merupakan contoh neoliberalisme yang berlangsung di Indonesia. Kita lihat saja banyak produk Cina yang membanjiri pasar dan mengalahkan produk – produk lokal. Misalnya hal – hal kecil seperti bolpoin, jepit rambut, handphone, dan masih banyak lainnya yang bertuliskan made in Cina.

  1. Dari antara 178 perusahaan go public di Indonesia, misalnya 67,1% dikuasai oleh keluarga-keluarga bisnis, dan hanya 5,1% ditangani publik. Bisa diduga,konsentrasi kepemilikan itu ada ditangan keluarga-keluarga seperti Salim,Bob Hasan,Suharto, dan keluarga-keluarga bisnis non kronis. Lebih lugas lagi, lima keluarga bisnis di Indonesia menguasai 61,7% dari seluruh kapitalisasi pasar.(Saksono dalam Neoliberalisme vs Sosialisme, 2009, hlm.145)
  2. IMF meminta pemerintah untuk melakukan privatisasi BUMN menjadi perusahaan swasta antara lain PT Pupuk Kaltim, PT Kimia Farma, PT Telkom, PT Indosat, dan PT Semen Gresik. Privatisasi model ini sangat erat kaitannya dengan persoalan hutang luar negeri, sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan agenda ekonomi neoliberal.(Neoliberalisme vs Sosialisme, 2009, hlm.151-152)

KESIMPULAN :

Ekonomi kerakyatan lahir bersamaan dengan diproklamirkannya kemerdekaan bangsa indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun dalam pelaksanaannya implementasi dari ekonomi kerakyatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dari awal kelahirannya, ekonomi kerakyatan telah disubversi oleh bangsa kolonial. Kemudian dalam perkembangannya posisi ekonomi kerakyatan sedikit demi sedikit mampu digeser oleh neoliberalisme dan diperparah dengan adanya globalisasi.

Oleh karena itu, demi terciptanya ekonomi kerakyatan agar kembali menjadi raja dalam negaranya sendiri dengan memilih calon pemimpin yang secara jelas dan tegas mengungkapkan komitmennya untuk melaksanakn ekonomi kerakyatan dalam lima tahun mendatang. Selain itu, dengan jalan membangkitkan kembali pasal 33 UUD 1945 yaitu dengan membangun badan usaha berwujud koperasi sebagai implementasi riil ekonomi kerakyatan. Membangkitkan rasa nasionalisme dengan jalan mencintai produk dalam negeri guna meminimalkan akibat negatif dari globalisasi. Langkah selanjutnya memberlakukan reformasi tanah.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Saksono, Ign. Gatut.2009.Neoliberalisme vs Sosialisme.Yogyakarta:Forkoma PMKRI

http://islam-download.net/contoh-contoh/contoh-globalisasi-di-indonesia.html

http://www.scribd.com/doc/51142210/Definisi-Sistem-Ekonomi-Neoliberal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s